Gubernur Harum Siapkan Proyek SWRO Jadi Penopang Industri IKN, Nilai Investasi Capai Rp481,69 Miliar

Editorialkaltim.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat dukungan infrastruktur dasar untuk menunjang kawasan industri strategis di wilayahnya. Salah satu proyek vital yang tengah disiapkan adalah pembangunan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih berbasis teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Kelurahan Kariangau, Balikpapan.

Gubernur Kalimantan Timur H Rudi Mas’ud menjelaskan bahwa proyek ini menjadi tulang punggung layanan dasar Kawasan Industri Kariangau yang akan berkembang sebagai mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama untuk sektor industri besar seperti kimia dan farmasi.

“Ketersediaan air bersih adalah fondasi utama bagi beroperasinya kawasan industri. Dengan teknologi SWRO, kita memanfaatkan sumber air laut dari Teluk Balikpapan secara berkelanjutan, tanpa tergantung pasokan air tanah maupun sungai,” ujar Rudi Mas’ud.

Proyek ini akan dibangun di atas lahan seluas 4 hektare dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM), dan diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan air hingga 188 liter per detik pada tahun 2035. Saat ini, kebutuhan air kawasan diperkirakan mencapai 120,75 liter per detik.

Pembangunan sistem SWRO direncanakan dalam tiga fase:

• Fase I (2024–2026): 83 liter/detik
• Fase II (2026–2030): 105 liter/detik
• Fase III (2030–2035): 188 liter/detik

Daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem ini sebesar 30 MW, dan akan disuplai oleh PT Kariangau Power. Lokasi proyek yang berdekatan dengan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman dan Pelabuhan Kariangau menjadikannya sangat strategis dari sisi logistik dan distribusi.

“Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Air bersih, energi, dan infrastruktur pelabuhan harus tersedia secara optimal,” tegas Rudi.

Nilai investasi proyek ini ditaksir mencapai Rp481,69 miliar, dengan proyeksi Net Present Value (NPV) sebesar Rp106,89 miliar dan Internal Rate of Return (IRR) sebesar 10,78 persen.

Sejumlah insentif juga diberikan untuk mendukung realisasi proyek, antara lain, pembebasan Bea Masuk sesuai PMK No. 188/2015 jo. PMK No. 176/2009 dan kemudahan berusaha di IKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 yang memberikan insentif non-fiskal bagi pelaku usaha.

“Dengan proyek ini, kami ingin memastikan kawasan industri Kariangau menjadi simpul logistik dan pusat produksi industri yang efisien dan ramah lingkungan, sekaligus menopang kebutuhan IKN ke depan,” tutup Gubernur Rudi Mas’ud. (Roro)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya