Editorialkaltim.com – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru swasta dan honorer dengan memperjuangkan insentif yang lebih layak. Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyampaikan komitmen ini usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemangku kepentingan pendidikan di Kukar, Senin (21/7/2025).
Menurut Andi, meski Peraturan Bupati (Perbup) soal insentif sudah diperbaiki, kenaikan itu selama ini hanya dinikmati guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, guru swasta juga punya peran besar dalam dunia pendidikan.
“Kenaikan insentif sekarang baru untuk ASN. Padahal guru swasta juga berkontribusi besar. Kami komitmen mencari solusi supaya insentif mereka juga meningkat,” kata Andi.
Andi menyebut insentif guru swasta di Kukar saat ini memang termasuk yang tertinggi di Kalimantan Timur, tapi masih jauh dari ideal jika melihat beban kerja mereka. DPRD berencana mengusulkan revisi Perbup agar insentif guru swasta bisa naik, dengan hitungan yang realistis dan tidak membebani anggaran daerah.
“Kalau misalnya naik Rp500 ribu per guru, dampaknya sekitar Rp16 miliar di APBD. Kita harus hitung kemampuan keuangan daerah, tapi ini tetap jadi prioritas,” jelasnya.
Senada, anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, menegaskan pihaknya akan melanjutkan komunikasi dengan Bupati Kukar untuk membahas revisi insentif itu. Kenaikan Rp500 ribu per bulan ini, lanjut Idham, juga bisa menyasar guru negeri non-ASN.
“Kami akan bicarakan dengan kepala daerah baru supaya insentif guru lebih layak,” ujarnya.
Idham juga menyoroti kondisi guru-guru dengan penghasilan sangat minim, seperti guru TK di bawah yayasan yang hanya mendapat insentif Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per bulan. Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan.
“Kami kaget, ada guru yang insentifnya jauh dari layak. Ini jadi perhatian utama kami,” tegasnya.
Komisi IV DPRD berharap revisi Perbup bisa terealisasi secepatnya, paling lambat tahun depan, dengan efisiensi anggaran dari sektor lain demi memastikan kesejahteraan guru.
DPRD menegaskan perjuangan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga bentuk keadilan bagi tenaga pendidik yang selama ini telah berjuang memajukan pendidikan di Kukar.(ftr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
