DPRD PPU Sebut Pengangkatan THL Jadi PPPK Perlu Hitungan Matang
Editorialkaltim.com – Rencana pengangkatan ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) di Penajam Paser Utara (PPU) menjadi PPPK penuh waktu kembali mencuat. Namun, Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengingatkan agar keputusan ini tidak dilakukan terburu-buru tanpa perhitungan matang.
Thohiron mengatakan, DPRD mendukung semangat para THL yang siap diangkat meski tanpa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Namun, dia menegaskan, semua harus tetap berjalan sesuai prosedur dan mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan.
“Memang luar biasa komitmen mereka yang siap tanpa TPP, tetapi kita tidak bisa langsung mengakomodasi tanpa melihat formasi yang tersedia dan regulasi dari pusat,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, jika semua tenaga honorer diangkat tanpa memperhatikan kebutuhan, bisa jadi justru menimbulkan masalah baru.
“Jangan sampai sudah diangkat, tapi ternyata tidak ada beban kerja yang pas, akhirnya hanya jadi beban anggaran. Ini soal efektivitas SDM,” tambahnya.
Pemerintah daerah, lanjut Thohiron, sudah berusaha menyalurkan para honorer melalui mekanisme PPPK secara bertahap. Jalur R3 misalnya, diciptakan untuk memberi ruang bagi mereka yang sudah lama mengabdi.
“R3 awalnya tidak ada, ini lahir untuk menghindari gejolak akibat larangan rekrutmen THL baru,” jelasnya.
Meski begitu, tidak semua bisa terserap melalui jalur ini. Untuk kategori R4 dan seterusnya, Thohiron menyebut hingga kini belum ada kepastian soal formasi yang disiapkan.
“R3 masih punya peluang besar, tapi R4 ke atas masih harus menunggu kebijakan lebih lanjut,” tutupnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
