Editorialkaltim.com – Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, kepada awak media belum lama ini.
Menurut Andi Faizal, PAD yang kuat akan memberikan kemandirian fiskal bagi Kota Bontang, sekaligus membuka ruang inovasi dalam pembangunan daerah.
Ia menilai selama ini sebagian besar pembiayaan program pemerintah daerah masih bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
“Saat ini lebih dari 70 persen APBD Bontang masih bergantung pada DBH Migas. Padahal kalau kita bicara soal Bontang hari ini, kita adalah kota industri dan jasa,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah kota agar lebih agresif menggali potensi PAD dari sektor industri, pariwisata, dan jasa. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Tak hanya itu, Andi Faizal juga menyoroti perlunya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun strategi peningkatan PAD yang terukur dan berkelanjutan.
Salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan adalah pengembangan Kawasan Bontang Lestari sebagai magnet investasi.
“Ketergantungan pada dana pusat ini harus dikurangi secara bertahap dan semua harus disiapkan supaya investor merasa aman dan yakin menanamkan modalnya di Bontang. Kita buatkan perda dan rujukan hukum agar investasi bisa masuk,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut saat ini pemerintah tengah menyiapkan revitalisasi sejumlah destinasi unggulan seperti kawasan Bontang Kuala, Pelataran BK, dan Pulau Beras Basah.
Namun, ia menilai retribusi ruang publik tak bisa dijalankan apabila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai.
“Kita bangun potensi lokal, pemanfaatan videotron milik OPD juga bisa nanti tinggal diatur sistem pembayarannya seperti apa. Kalau fasilitas baik, masyarakat juga puas dan pada akhirnya ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Kuncinya adalah pelayanan publik harus duluan ditingkatkan,” terangnya.
Untuk diketahui, saat ini kontribusi PAD terhadap APBD Bontang masih berkisar 14 persen, atau sekitar Rp200 miliar. Angka ini dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total APBD yang mencapai Rp3 triliun pada APBD Perubahan 2024.
“Masih jauh dari kata mandiri. Tapi kita sedang berproses menuju ke sana, satu per satu kita benahi,” ucapnya.
Sebagai informasi, besarnya postur APBD Bontang tahun ini juga dipengaruhi oleh Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp400 miliar.
Namun secara nasional, pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan pemangkasan dana transfer untuk seluruh daerah.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang, pemangkasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi kota ini. Dari total Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp274 miliar, hanya Rp1,2 miliar yang mengalami penyesuaian pada pos infrastruktur.
Sementara pada level kabupaten/kota, disparitas kemandirian fiskal masih terlihat mencolok. Kota Balikpapan berada di peringkat tertinggi dengan DOF 30,04 persen, disusul Samarinda (21,19 persen), dan Bontang di urutan ketiga dengan 13,86 persen.
“Kita ingin naik dari posisi itu. Karena kemandirian bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal mental dan keberanian daerah untuk berinovasi,” tandasnya.(lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
