Bantuan 10.000 Ton Beras Palestina PP KAMMI Beri Catatan Khusus

Editorialkaltim.com — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian (Mentan) atas solidaritas kemanusiaan dengan mengirimkan 10.000 ton beras ke Palestina. Bantuan tersebut menunjukkan peran Indonesia di panggung global, tidak hanya diplomasi, melainkan aksi nyata menyentuh kebutuhan paling mendasar yaitu pangan.

Kendati demikian, PP KAMMI memberikan catatan kritis, diplomasi pangan tidak boleh berhenti pada seremoni. Ia harus berakar pada kedaulatan pangan nasional dan diarahkan untuk membangun keadilan pangan global.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian atas kebijakan yang tepat sasaran ini. Tapi bantuan pangan bukan sekadar gestur simpati. Ini adalah strategi. Jika Indonesia mampu membantu bangsa lain yang tertindas, itu harus menjadi bukti bahwa kita benar-benar berdaulat dan siap memimpin diplomasi pangan dunia,” ujar Aulia Furqon, Ketua Bidang LHKP PP KAMMI, Senin (7/7/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan keterbatasan pangan di Palestina bukan semata kelangkaan alamiah, melainkan dampak kolonialisme sistematis yang menindas akses masyarakat Palestina terhadap tanah, air, dan infrastruktur pertanian. Menurutnya, Indonesia tidak hanya sebatas mengirimkan bantuan, tetapi juga menginisiasi kerja sama jangka panjang berbasis penguatan sektor pertanian Palestina.

“Memberi makan hari ini adalah bentuk kepedulian. Tapi membantu mereka bisa menanam esok hari adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan itulah wajah sejati diplomasi pangan,” lanjutnya

Kemudian, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan cadangan pangan nasional secara transparan, agar kebijakan bantuan luar negeri tidak mengorbankan ketahanan pangan domestik. Kementerian Pertanian, bersama Bulog dan Bapanas, diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara komitmen global dan keberlangsungan pangan nasional.

Untuk itu, ia mendorong Mentan untuk memanfaatkan momentum ini sebagai langkah awal menuju pembentukan poros diplomasi pangan Indonesia. Mewujudkan hal tersebut, menjadikan teknologi pertanian, riset benih unggul, dan pelatihan SDM sebagai instrumen kerja sama internasional terutama dengan negara-negara yang mengalami krisis akibat konflik dan perubahan iklim.

“Indonesia tidak cukup hanya dikenal sebagai negara agraris. Kita harus menjadi negara agrikultural yang berpengaruh. Pemimpin dalam produksi, dalam inovasi, dan dalam keadilan. Diplomasi pangan adalah alat, dan kedaulatan adalah pijakannya,” pungkasnya. (Adr/Roro)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.