Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kutai Kartanegara Hamdiah Z menyoroti pentingnya regulasi yang adil dan berpihak kepada pedagang kaki lima (PKL). Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat kerja Bapemperda DPRD Kukar dengan tim penyusun kajian perundang-undangan di Samarinda, Sabtu (28/6/2025).
Rapat kerja ini membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD, salah satunya tentang fasilitasi usaha PKL. Kajian yang disusun tim akademisi tersebut menyoroti perlunya pengaturan izin usaha, zonasi, hingga mekanisme penegakan hukum yang seimbang antara pedagang dan pengelola kota.
Hamdiah yang hadir aktif berdialog menegaskan, PKL perlu mendapat ruang yang layak dalam kebijakan pemerintah daerah. Ia mengingatkan, PKL adalah bagian penting dari ekonomi rakyat yang harus dilindungi dan diberdayakan melalui aturan yang jelas.
“Regulasi yang kita buat jangan sampai memberatkan para pedagang kecil. Justru harus jadi solusi supaya mereka bisa berusaha dengan tenang dan tertib,” ucap Hamdiah usai rapat.
Menurutnya, keberadaan PKL bisa ditata dengan pendekatan humanis tanpa mengorbankan ketertiban kota.
Selain soal PKL, rapat juga membahas raperda tentang peran swasta dalam pengembangan destinasi wisata, pemenuhan hak-hak anak, dan perubahan Perda Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Semua hasil kajian dipaparkan untuk mendapat masukan dari para peserta rapat.
Hamdiah berharap pemerintah daerah serius memperhatikan masukan dari PKL dan masyarakat saat penyusunan aturan ini. Dengan begitu, peraturan yang dihasilkan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat kecil.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
