Editorialkaltim.com – Seperti yang diketahui, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Samarinda, tengah berfokus dalam pembangunan infrastruktur bersekala. Namun, bangunan kumuh di Kota Peradaban ini masih menjadi persoalan lama.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Maswedi menyebutkan, kawasan tidak layak huni bukan hanya terdapat di pinggiran, namun di pusat-pusat kota masih dijumpai kawasan kumuh tersebut.
“Pembangunan jangan hanya diukur dari seberapa megahnya gedung atau jalan baru. Jika masih terdapat masyarakat yang tinggal di lingkungan sempit, kotor, dah rawan bencana, maka pembangunan dianggap belum menjawab kebutuhan dasar mereka,” ucap Maswedi, Jumat (23/5/2025).
Ia menilai jika lingkungan yang tidak tertata dan padat bukan hanya menganggu estetika kota, namun risiko kesehatan dan keselamatan bagi warga pun menjadi permasalahan serius. Sehingga, penataan pada kawasan kumuh perlu menjadi prioritas dalam pembangunan.
“Salah satu langkah konkret yaitu merelokasi warga yang masih tinggal di bantaran sungai. Langkah ini penting dalam memulihkan fungsi sungai sebagai ruang terbuka hijau dan ekosistem kota,” ujarnya.
Maswedi juga menuturkan, persoalan organisasi kumuh adalah masalah keadilan sosial. Ketika lingkungan tersebut bersih, maka ketimpangan semakin nyata.
“Revitalisasi kawasan kumuh bukan opsi, tapi keharusan. Pemerintah harus tegas dalam menetapkan prioritas anggaran di tahun 2026,” tegasnya.
Ia juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Dinas PUPR.
“Adanya sinergi ini penting didalam membangun tata ruang kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan,” tutupnya. (nit/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
