gratispoll
KaltimSamarinda

Dilema Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Yang Kerap Berubah Saat Pergantian Kepemimpinan

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar soroti kebijakan pendidikan yang kerap berubah setiap adanya pergantian kepemimpinan pusat. Ia menganggap, perubahan kebijakan tersebut justru menganggu kualitas pendidikan.

“Kita tidak tahu sampai kapan seperti ini. Setiap pergantian kepemimpinan, seperti menteri kebijakan ikut berubah,” kata Anhar, Jumat (25/4/2025).

Menurut Anhar, adanya perubahan kebijakan tersebut justru menimbulkan penyesuaian yang tidak mudah bagi guru, murid, serta pemerintahan daerah. Bahkan, satu kebijakan belum sempat diimplementasikan secara maksimal, namun sudah berganti dengan yang baru.

Baca  Sugiyono: Pemilihan 2024 Harus Jadi Momentum Perubahan

Anhar menekankan, agar Pemkot Samarinda tetap fokus pada aspek yang menjadi kewenangan mereka, khususnya perbaikan infrastruktur pendidikan, di tengah ketidakpastian kebijakan nasional tersebut.

“Ini ujian bagi pemerintah daerah. Selama pusat terus mengubah sistem pendidikan, tugas kita adalah memperbaiki yang bisa kita perbaiki,” ujarnya.

Ia berharap agar Pemkot Samarinda tak hanya terhenti pada perubahan kebijakan pusat, tetapi konsisten dalam memperjuangkan fasilitas pendidikan yang layak.

Baca  Fahruddin Yakini Ekonomi Kreatif Mampu Menopang Perekonomian Daerah

“Siswa-siswi di Samarinda harus dapat belajar dengan kondisi nyaman, terlepas dari kebijakan pusat yang selalu berubah,” tutupnya. (Nit)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button