Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) bersama dengan pemerintah kabupaten, baru saja menyetujui pedoman rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dan dihadiri Asisten Pemkesra Seskab Kutim, Poniso Suryo Renggono, yang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.
“Kami telah melalui beberapa tahapan pembahasan yang mendalam dan kini siap untuk melanjutkan dengan tahapan selanjutnya,” ujar Jimmi, dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kutim, Kamis (27/2/2025).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim, Novel Tity Paembonan, menambahkan bahwa tim telah mempertimbangkan berbagai masukan dan studi kasus, termasuk keberhasilan Provinsi Bali dalam menangani masalah serupa.
“Kami ingin memastikan bahwa pedoman yang kami susun tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis dan dapat diimplementasikan dengan efektif di Kutim,” kata Novel.
Selain mengacu pada kebijakan nasional, tim juga menelaah Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku serta melakukan diskusi dengan para ahli dan masyarakat sipil untuk memperkaya rancangan.
Langkah berikutnya adalah evaluasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah.
Dengan pedoman baru ini, pemerintah Kutim berharap dapat mengurangi tingkat penyebaran HIV/AIDS dan IMS, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit menular seksual. Ini merupakan langkah besar dalam usaha Kutim menjadi kabupaten yang lebih sehat dan responsif terhadap isu-isu kesehatan publik.(ndi)
