DPR Dukung BI Gratiskan Biaya QRIS untuk Sektor Publik, Berlaku Mulai Maret
Editorialkaltim.com — Bank Indonesia (BI) mengumumkan kebijakan baru yang akan dimulai pada Maret 2025, di mana biaya layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) akan digratiskan untuk merchant Badan Layanan Umum dan Public Service Obligation. Sektor-sektor yang terlibat mencakup rumah sakit, transportasi, pendidikan, dan tempat wisata.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Puteri Komarudin, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. Menurutnya, langkah tersebut akan meningkatkan akseptasi digital dan mempermudah proses pembayaran di sektor publik, terutama menjelang masa lebaran yang biasanya meningkatkan jumlah pengunjung di tempat-tempat wisata.
“Ini adalah langkah maju yang kita perlukan untuk memudahkan akses pembayaran secara digital di sektor-sektor vital,” ujar Puteri dilansir dari Parlementaria, Senin (24/2/2025).
BI sebelumnya telah mengeliminasi biaya MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0% untuk transaksi QRIS hingga Rp100 ribu. Pada Desember 2024, batasan ini ditingkatkan menjadi hingga Rp500 ribu.
Namun, Puteri mengingatkan BI untuk tidak hanya fokus pada kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaannya.
“Saya mendapatkan laporan bahwa masih ada tambahan biaya kecil saat menggunakan QRIS. Ini harus diawasi lebih lanjut oleh BI agar kebijakan nol persen MDR benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan,” tambahnya.
Selain itu, BI juga berencana untuk meluncurkan inovasi terbaru, QRIS Tap, yang memungkinkan pembayaran hanya dengan mendekatkan ponsel ke mesin pembayaran tanpa perlu memindai kode QR.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transaksi dan mengurangi antrean, terutama di lokasi-lokasi yang mengalami peningkatan mobilitas selama Ramadan dan Idul Fitri.
Puteri menekankan pentingnya melakukan uji coba infrastruktur untuk memastikan bahwa sistem baru ini dapat beroperasi dengan lancar dan aman.
“Kita harus memastikan bahwa semua persiapan telah matang sebelum diterapkan secara luas,” pungkasnya.(ndi)
