Editorialkaltim.com – Peristiwa viral yang dikenal dengan “Joget PUPR Kutim” yang sempat menghebohkan masyarakat akhirnya mendapatkan tanggapan serius dari Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi. Dalam pertemuan yang diadakan di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Mahyunadi menegaskan bahwa insiden tersebut telah mencoreng citra pemerintah daerah dan menunjukkan perlunya perbaikan serius dalam aspek disiplin aparatur sipil negara (ASN).
“Kejadian ini benar-benar mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalitas kita,” ujar Mahyunadi dalam acara ramah tamah yang juga merupakan ajang perkenalan dirinya sebagai Wabup baru, Senin (24/2/2024).
Mahyunadi mengakui bahwa meski aksi joget yang dilakukan ASN tersebut terjadi di luar jam kerja, banyak masyarakat yang merasa kecewa dan mendesak agar para pegawai yang terlibat mendapatkan sanksi tegas. Tuntutan ini semakin kuat dengan adanya aksi demonstrasi dari mahasiswa yang turut serta memprotes peristiwa tersebut.
Bupati Kutim, menurut Mahyunadi, telah menginstruksikan kepada Sekretaris Kabupaten (Seskab) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh melalui tim Majelis Kode Etik ASN.
“Alhamdulillah, Pak Bupati langsung bertindak cepat dengan instruksi ini,” tegas Mahyunadi.
Tim investigasi yang dipimpin oleh Seskab diharapkan dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam menentukan sanksi yang tepat, yang akan beragam dari teguran ringan hingga pemecatan, tergantung pada hasil temuan.
Mahyunadi juga menambahkan bahwa hukuman untuk ASN dibagi menjadi tiga kategori: Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, dan Berat, yang masing-masing memiliki konsekuensi yang jelas sesuai dengan peraturan pemerintah.
“Ini harus menjadi pelajaran bahwa sebagai abdi negara, kita harus selalu menjaga perilaku yang menjadi contoh bagi masyarakat. Perayaan boleh saja, tetapi jangan sampai berdampak negatif dan viral seperti ini,” ungkapnya.
Di akhir pembicaraan, Mahyunadi juga menyoroti perlunya transformasi di lingkungan kerja ASN untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan bahwa kantor pemerintahan tetap menjadi tempat yang profesional dan bebas dari fasilitas hiburan yang tidak sesuai, seperti karaoke.
“Perubahan bukan hanya di tingkat individu tetapi juga seluruh sistem pemerintahan kita, untuk memastikan bahwa kita bertransformasi seperti ulat menjadi kupu-kupu,” tutup Mahyunadi.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
