Editorialkaltim.com – Anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Ismail Latisi, menanggapi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua yang dikaitkan dengan tuntutan pendidikan gratis. Menurutnya, kedua program tersebut seharusnya tidak dibenturkan dan dapat berjalan bersamaan demi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau mengikuti regulasi yang ada di pemerintah, maka kita ikuti saja regulasi dari pemerintah. Regulasi dibuat pasti ada kebaikan bersama,” ujarnya.
Ia menilai bahwa tuntutan pendidikan gratis yang diinginkan masyarakat Papua bisa dijalankan bersamaan dengan program MBG. “Bisa saja dua-duanya berjalan. Pendidikan gratis didapatkan, program MBG juga didapatkan. Jadi tidak perlu dibenturkan,” tambahnya.
Terkait pelaksanaan MBG di Samarinda, Ismail Latisi menyatakan bahwa program ini masih dalam tahap bertahap dan belum menyeluruh.
DPRD Samarinda terus melakukan evaluasi agar program ini dapat berjalan secara maksimal.
“Kami dari DPRD Samarinda sambil evaluasi, kita harapkan berjalan secara maksimal,” tutupnya.
Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Dengan evaluasi yang terus dilakukan, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Samarinda. (Adr/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
