Editorialkaltim.com – Sinta Rosma Yenti, Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), menegaskan pentingnya optimalisasi tata kelola Transfer ke Daerah (TKD) guna mengurangi ketergantungan daerah pada dana pusat.
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (30/1/2025).
Sebagai pemimpin tim, Sinta menyoroti tantangan yang dihadapi Kabupaten Paser meski memiliki sumber daya alam melimpah.
“Pendapatan daerah masih bertumpu pada dana transfer dari pusat, baik melalui TKD maupun skema lainnya. Ini adalah persoalan struktural yang hampir terjadi di semua daerah,” ujarnya.
Menurut Sinta, regulasi ketat dari pemerintah pusat seringkali membatasi ruang gerak daerah dalam mengalokasikan dana sesuai kebutuhan spesifik.
“Daerah seperti Paser punya karakteristik unik, mulai dari geografis hingga potensi sektoral. Namun, kebijakan monitoring yang terlalu rigid justru menghambat inovasi,” tegas anggota DPD RI asal Kalimantan Timur ini.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pengawasan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Sinta menjelaskan, Paser dipilih karena menjadi contoh nyata daerah dengan potensi SDA besar, tetapi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih di bawah 20 persen.
“Kami ingin mendorong kebijakan yang memungkinkan daerah mengoptimalkan TKD tanpa mengabaikan akuntabilitas,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sinta juga mengapresiasi kehadiran perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balikpapan, yang berperan dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
“Sinergi antarlembaga seperti ini penting untuk memastikan penyaluran dana tepat waktu dan transparan,” ujarnya.
Ia mendorong Pemkab Paser memperkuat koordinasi dengan KPPN dalam menyusun perencanaan anggaran berbasis kinerja.
“Dana transfer seperti DAK dan DBH harus diarahkan ke program strategis, seperti pengentasan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi,” papar Sinta.
Sekretaris Daerah Paser, Katsul Wijaya, menyambut baik masukan dari Sinta dan tim Komite IV DPD RI.
“Kami berharap DPD RI dapat menjadi jembatan aspirasi daerah ke pusat, khususnya dalam penyusunan kebijakan APBD 2025,” kata Katsul. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
