Editorialkaltim.com – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menyatakan bahwa pembahasan terkait Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Parkir saat ini hanya merupakan perubahan, bukan pembuatan baru. Perubahan ini dilakukan untuk menutup celah kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir yang selama ini terjadi.
“Saya lihat banyak kebocoran. Maka dari itu, yang kita kejar adalah penerapan e-Parkir. Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda bisa meningkat. Saat ini, pendapatan dari sektor parkir di Samarinda masih jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain,” ujar Kamaruddin, Kamis (16/01/2025).
Ia menambahkan, peran Satpol PP dan Dinas Perhubungan sangat penting untuk menegakkan Perda yang telah ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan retribusi parkir berjalan sesuai aturan tanpa ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.
“Oknum-oknum yang memanfaatkan celah ini harus ditindak. Jika penegakan dilakukan secara maksimal, pendapatan parkir di Samarinda akan lebih baik,” tegasnya.
Penerapan sistem e-Parkir diharapkan mampu memberikan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Selain itu, Kamaruddin berharap upaya ini bisa memberikan dampak positif pada PAD Samarinda sehingga bisa mendukung pembangunan daerah. (Adr)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
