KaltimSamarinda

Kepala BKPSDM Samarinda Paparkan Hasil RDP Terkait Rekrutmen PPPK dan Honorer R3

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda, Julian Noor (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda, Julian Noor, mengungkapkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Samarinda yang membahas hasil rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan penjelasan terkait tenaga honorer kategori R3 yang belum mendapatkan formasi. RDP tersebut digelar di kantor DPRD Samarinda pada Selasa (14/01/2024).

Julian Noor menjelaskan bahwa jumlah pendaftar PPPK di Samarinda mencapai lebih dari 5.000 orang.

“Yang terdaftar PPPK di BKN itu sekitar 5.000 lebih, kita masih menghitung. Alhamdulillah, di tahun 2024 ini ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan, sehingga memungkinkan alokasi anggaran untuk mengangkat PPPK,” jelasnya.

Baca  Silat dan Tinju Dominasi Perolehan Emas di Pra POPNAS, Dispora Kaltim Fokus Evaluasi Fisik Atlet

Setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan melalui rapat koordinasi yang panjang, Pemerintah Kota Samarinda memutuskan untuk mengangkat 2.300 pegawai pada tahun ini.

“Dari jumlah tersebut, 2.200 adalah PPPK dan 100 lainnya merupakan CPNS. Formasi PPPK ini diperebutkan oleh 5.000 pendaftar, dengan porsi terbesar untuk formasi guru sebanyak 950 orang, sisanya adalah tenaga teknis dan tenaga kesehatan,” tambah Julian Noor.

Baca  Bupati Mahulu Buka Seminar Inventarisasi Sumber Daya Alam, Tegas Perlu Sinergi Kuat

Namun, pengangkatan ini dibatasi oleh aturan anggaran pegawai yang tidak boleh melebihi 30% dari total anggaran daerah.

“Jika batas ini dilanggar, pemerintah pusat akan menghentikan bantuan-bantuan ke daerah,” ungkap Julian.

Ia juga menjelaskan dinamika alami dalam pengelolaan kepegawaian, di mana setiap tahun terdapat 400 hingga 600 pegawai yang pensiun atau meninggal dunia.

“Secara alami, dari data kami, sisa tenaga honorer sebanyak 2.775 orang bisa habis dalam waktu lima tahun. Mudah-mudahan ada regulasi atau kebijakan baru yang memungkinkan pengangkatan spontan, bahkan jika perlu, gaji mereka diambil dari anggaran pusat,” harapnya.

Baca  Soroti Laporan Proyek Pembangunan Terowongan Gunung Manggah, Samri: Ada yang Aneh

Terakhir ia menekankan bahwa jika keuangan daerah mencukupi, tidak akan ada polemik terkait pengangkatan tenaga honorer.

“Kami optimis bahwa langkah ini akan berjalan lancar selama ada dukungan regulasi dan kebijakan yang mendukung efisiensi keuangan daerah,” pungkasnya. (Adr)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker