Editorialkaltim.com – Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan komitmennya untuk mengikuti kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang larangan pengangkatan tenaga honorer baru. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat penyelesaian tenaga non-ASN yang dihadiri oleh kepala daerah seluruh Indonesia secara daring, Rabu (8/1/2025).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, serta Kepala BKN Republik Indonesia, Zudan Arif, ini diadakan di ruang rapat Kakaban Kantor Bupati Berau. Dalam rapat tersebut, dibahas isu penataan tenaga non-ASN yang telah menjadi polemik di berbagai daerah.
Menurut data yang disampaikan dalam rapat, saat ini terdapat 1.783.665 pegawai non-ASN (tenaga honorer) di seluruh Indonesia yang perlu segera dituntaskan masalahnya.
Tito Karnavian menekankan pentingnya menghentikan rekrutmen tenaga honorer di tahun 2025 dan mengarahkan agar tenaga honorer saat ini diangkat menjadi ASN PPPK.
“Kami menyarankan agar seluruh honorer diangkat menjadi ASN PPPK sebagai solusi dari permasalahan ini,” kata Tito Karnavian.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Berau akan mengikuti segala keputusan dan aturan yang diberlakukan oleh Kemendagri.
“Sebagai Pemerintah Daerah, kami akan taat pada kebijakan pusat dan berupaya menerapkan semua aturan yang ada dengan sebaik-baiknya,” ujar Sri Juniarsih.
Keputusan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif untuk penyelesaian masalah tenaga honorer di Indonesia serta memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang telah lama berkontribusi di instansi pemerintah daerah.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
