Kutim

Menuju Generasi Bebas Stunting, TPPS Kutai Timur Gelar Rakor

Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

Editorialkaltim.com – Kutai Timur tunjukkan komitmen dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin oleh Achmad Junaidi B, Sekretaris TPPS mewakili Pjs Bupati Kutim H Agus Hari Kesuma, acara ini mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mengatasi isu stunting, yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan utama di daerah tersebut.

Dalam kesempatan ini, hadir juga perwakilan Forkopimda, perwakilan PD, serta mitra kerja Program Bangga Kencana (KKBPK) dan BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) Kabupaten Kutim. Mereka semua menegaskan komitmen mereka untuk mewujudkan target bebas stunting demi generasi emas Indonesia 2045.

Baca  Pajak Daerah Lebih Efisien, Bapenda Kutim Adakan Bimtek untuk Juru Pungut

“Kami berharap bahwa dengan sinergi yang kuat dan regulasi yang jelas, kami dapat mengurangi prevalensi stunting di daerah kami,” kata Pjs Bupati H Agus Hari Kesuma dalam sambutan tertulisnya. Kesempatan yang diberikan untuk berkumpul dalam forum ini dinilainya sangat berharga dalam memastikan koordinasi lintas sektor yang efektif.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam rapat kali ini adalah program “Cap Jempol Stunting,” yang bertujuan mempercepat penurunan angka stunting melalui sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat. “Program ini ditujukan untuk remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, yang merupakan kelompok kritis dalam perang melawan stunting,” ungkap Achmad Junaidi B.

Baca  Bimtek DPPKB Kutai Timur, Langkah Konkret dalam Peningkatan Kinerja ASN

Lebih lanjut, TPPS telah merumuskan sejumlah strategi untuk mempercepat penurunan stunting, termasuk pemenuhan gizi seimbang untuk bayi di atas 6 bulan, ibu hamil, dan menyusui, serta peningkatan akses terhadap sanitasi dan air bersih sebagai prioritas utama.

Data terbaru menunjukkan penurunan signifikan prevalensi stunting di Kutim, dari 29% pada 2023 menjadi 16,94% pada Juni 2024, dengan harapan terus menurun hingga 15,7% pada September 2024. “Data ini merupakan indikasi kuat bahwa intervensi yang kami lakukan sudah berada di jalur yang benar, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan,” tambah Sekretaris TPPS. (Roro/adv)

Baca  Inisiatif Baru BKPSDM Kutim Tingkatkan Perlindungan Hukum ASN dan PPPK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker