KaltimPenajam Paser Utara

Antisipasi Perbedaan Biaya, Anggaran Program Makan Gratis Akan Disesuaikan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Raup Muin

Editorialkaltim.com – Dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pemerintah setempat sedang menyesuaikan anggaran yang akan dialokasikan untuk program pangan yang berbeda dari besaran yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Raup Muin, perbedaan harga di Kalimantan dibandingkan dengan Pulau Jawa membuat penyesuaian ini perlu dilakukan.

“Kami telah mendiskusikan ini dan akan menyesuaikan anggaran berdasarkan kondisi lokal,” ujar Raup Muin, Jumat (10 November 2024).

Baca  APBD Paser 2025 Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama

Raup mengungkapkan bahwa anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat sebelumnya mencapai Rp 15.000 per porsi. Namun, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk beras dan bahan pangan lain dari petani di PPU, biaya bisa ditekan lebih rendah.

“Kita bisa mengurangi biaya produksi dengan menggunakan bahan baku lokal yang lebih murah dan tersedia,” tambahnya.

Detail anggaran masih dalam tahap finalisasi, namun Raup menegaskan bahwa kisaran harga akan sangat tergantung pada kemampuan pemanfaatan sumber daya lokal. “Biaya pasti akan berbeda-beda tergantung wilayah, namun kami optimis bisa mendapatkan harga yang ekonomis dengan memobilisasi sumber daya lokal,” terang Raup.

Baca  Setkab PPU Tetapkan Kebijakan Terkait Masa Pengabdian bagi CPNS Baru

Dalam wawancara terpisah, ekonom dari Universitas Kalimantan, Dr. Harun Al Rasyid, menyoroti pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal untuk mengurangi biaya. “Ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga membantu memajukan ekonomi lokal,” ujarnya.

Ketua DPRD PPU juga menginformasikan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat masih berlangsung untuk menyesuaikan detail regulasi. “Kami siap menjalankan program ini segera setelah regulasi pusat jelas dan mendukung,” tutur Raup.

Baca  Petani Serambi Nusantara Harus Mandiri

Raup berharap program ini dapat mulai dilaksanakan pada awal tahun 2025, dengan anggaran yang telah diusulkan untuk tahun tersebut. “Semua rencana ini ditujukan untuk membuat kebijakan pangan yang berkelanjutan dan efisien di PPU,” pungkasnya.(Roro/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker