Penajam Paser Utara

Jhon Kenedi Desak Penerapan QRIS untuk Transparansi PAD 

Illustrasi Scan QRIS

Editorialkaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedi, mendesak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini dianggap sebagai solusi untuk memudahkan transaksi masyarakat dan meningkatkan transparansi keuangan daerah.

Menurut Jhon, implementasi QRIS akan mempercepat proses pembayaran dan penyetoran dana langsung ke rekening pemerintah, mengurangi potensi pungutan liar yang sering menjadi hambatan. “Tentu kita akan mengacu ke sana dan ini akan mempermudah transaksi. Artinya tidak ada lagi pungutan-pungutan liar karena langsung masuk ke rekening pemerintah daerah,” ujar Jhon Kenedi, Sabtu (28/9/2024).

Baca  Tata Tertib dan Kode Etik DPRD PPU Menunggu Evaluasi Pemprov Kaltim

Jhon Kenedi juga menegaskan kesiapan DPRD PPU dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penerapan QRIS secara efektif di seluruh sektor pelayanan publik yang menghasilkan pendapatan daerah. Ia percaya bahwa ini akan membawa praktik keuangan yang lebih baik dan transparan.

Lebih lanjut, Jhon juga menyoroti potensi besar sektor pariwisata di Kabupaten PPU, khususnya dengan rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke wilayah ini. Ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius mengembangkan destinasi wisata baru selain Pantai Nipah-nipah yang sudah masuk dalam 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.

Baca  Pemkab PPU Serahkan Sepeda Motor untuk Penyuluh Perikanan dan Medali Atlet Special Olympics

“Saya juga berharap artinya pariwisata ini bukan hanya di Pantai Nipah-nipah saja. Kita harus membuka pariwisata yang lain juga untuk masyarakat dan para pendatang nanti,” tandas Jhon.

Dengan membuka lebih banyak destinasi wisata, Jhon berharap dapat menarik lebih banyak turis dan pengunjung, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata.

Baca  7 Prolegda PPU 2023 Ditetapkan, Mayoritas Penguatan Regulasi Pelayanan Publik

Inisiatif ini diharapkan tidak hanya akan mengoptimalkan manajemen keuangan daerah tetapi juga memberikan peluang bagi pengusaha lokal untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten PPU, mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. (lin/ppu/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker