KaltimKutim

Pjs Bupati Kutim Tekankan Pentingnya Netralitas ASN Menjelang Pilkada

Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, bersama Forkopimcam, Kepala Desa, dan perangkat desa di Kecamatan Rantau Pulung melakukan penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai (Foto: Prokutim)

Editorialkaltim.com – Dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, H M Agus Hari Kesuma, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, kepala desa, dan perangkat desa untuk tetap netral.

Himbauan ini disampaikan selama kunjungan kerja Agus di Kecamatan Rantau Pulung, dimana ia menegaskan peran vital seluruh elemen pemerintahan dalam memastikan suasana kondusif menjelang periode penting ini.

Kegiatan ini berlangsung dalam acara yang meliputi Sosialisasi Netralitas ASN dan Perangkat Desa, Deklarasi Pilkada Damai, serta Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pelepasan Kontingen Porseni PGRI di Balai Pertemuan Umum Rantau Pulung, pada Senin (7/10/2024).

Baca  Road Show Bazar UMKM Kutim di Ranpul, Ardiansyah: Ini Mampu Turunkan Inflasi

Acara ini dihadiri oleh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan para kepala desa, termasuk guru dan kepala sekolah yang akan bersaing dalam Porseni PGRI.

Dalam arahannya, Agus mengingatkan para ASN dan pejabat publik untuk menghindari perilaku yang bisa mempengaruhi keimpartialan mereka, terutama dalam penggunaan media sosial dan interaksi publik.

Baca  Konversi 4300 TK2D di Kutai Timur Menjadi PPPK Akan Terlaksana pada November 2024

“Jaga lisan dan tindakan kita, terutama di media sosial. Dengan teknologi yang semakin maju, setiap tindakan kita bisa dipantau dan dilaporkan ke Bawaslu. Jadi, harus selalu berhati-hati,” kata Agus.

Lebih lanjut, ia menyerukan kepada semua lapisan masyarakat, khususnya perangkat desa yang baru dikukuhkan dalam FPK, untuk aktif menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah mereka.

Baca  Pemkab Kutim Kucurkan Rp60 Miliar untuk Olahraga

Agus berharap FPK dapat menjadi alat komunikasi efektif yang menguatkan keberagaman dan memelihara kerukunan antar warga.

“Adanya perbedaan dalam pilihan politik adalah bagian dari demokrasi. Kita tidak boleh biarkan perbedaan itu merusak keharmonisan komunitas kita. Kita perlu memelihara perbedaan sebagai anugerah yang berharga,” pungkas Agus. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker