Kutim

Fokus Kristian Harmadi pada Pemerataan Infrastruktur di Kutim

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Kristian Harmadi. (ist)

Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Kristian Harmadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengungkapkan fokusnya pada pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. “Saat ini, saya masih dalam tahap penyesuaian diri. Memang banyak rencana yang ingin saya wujudkan, tetapi sebagai anggota DPRD Kutim yang baru, saya perlu waktu untuk beradaptasi,” ujar Kristian, Jumat (16/8/2024).

Salah satu prioritas utama Kristian adalah memperbaiki infrastruktur jalan antar kecamatan dan desa di Dapil 4 Kutim, mengingat banyak desa yang masih sulit diakses. “Kalau boleh memilih, tidak ada lagi jalan yang sulit dilewati. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan ini harus segera diwujudkan,” tegasnya.

Baca  Bupati Kutai Timur Hadiri Upacara HUT Pramuka ke-62, Tekankan Pentingnya Nasionalisme

Kristian juga menyoroti kebutuhan untuk mendiversifikasi sektor ekonomi di Dapil 4, yang saat ini didominasi perkebunan sawit. “Kita perlu mengantisipasi dan tidak menyandarkan potensi daerah hanya pada sektor perkebunan sawit. Jika ada masalah terkait perkebunan, kita harus memiliki sektor lain yang bisa mendukung perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Sebagai mantan Kepala Desa di Kecamatan Wahau, Kristian kini bertekad untuk memajukan wilayahnya melalui Komisi C, yang dia anggap relevan dengan rencana pengembangan infrastruktur dan pertanian. “Saya tertarik dengan Komisi C. Di sini saya bisa mendorong pendampingan yang lebih intensif untuk petani, terutama di wilayah Dapil 4,” ungkap Kristian.

Baca  Strategi Penataan Ruang Kutim untuk Menarik Investasi Asing

Kristian menegaskan kebutuhan untuk hilirisasi produk perkebunan sawit. “Kutim memiliki wilayah perkebunan sawit yang luas. Saat ini kita hanya mengelola CPO. Pemerintah harus mempertimbangkan juga membangun pabrik turunan sawit untuk meningkatkan nilai tambah,” jelasnya.

Terakhir Kristian menambahkan pabrik lokal bisa membantu mengatasi masalah ketika harga sawit naik tetapi pabrik menolak untuk membeli. “Ketika harga sawit naik, seringkali pabrik justru menolak membeli. Ini jadi masalah besar bagi petani. Solusinya, pemerintah harus lebih memperhatikan petani sawit, termasuk kemungkinan membangun pabrik untuk masyarakat sendiri,” pungkas Kristian.

Baca  Kutim Peroleh Opini WTP BPK RI, Bupati Ardiansyah Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya

Related Articles

Back to top button