Nasional

Dyah Roro Minta Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Tepat Sasaran dan Sejahterakan Rakyat

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (Foto: Dok DPR RI)

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, menyoroti rencana pembatasan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan diterapkan pada 1 Oktober 2024. Roro menegaskan pentingnya agar subsidi tersebut tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Yang terpenting dari kebijakan ini adalah tujuannya yang semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan bentuk kebijakannya, entah itu Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah,” ujar Roro di sela-sela sidang Paripurna HUT DPR RI ke-79 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (29/8/2024).

Baca  Oknum SPBU di Samarinda Diduga Terlibat dalam Pengetapan BBM Bersubsidi

Roro menambahkan setiap kebijakan harus selalu disinkronisasi dengan data aktual dan dianalisis kembali cara pemberian subsidi yang paling efektif.

“Apakah lebih baik subsidi diberikan langsung kepada individu? Jika iya, kita harus menilai dari kelompok mana mereka berasal, apakah mereka mampu atau tidak, dan bagaimana kriteria dari masing-masing kelompok tersebut,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Baca  Politisi PAN Minta Pertamina Naikkan Harga BBM Nonsubsidi untuk Stabilkan Keuangan Negara

Namun, Roro mengkritik ketidakakuratan data dari Kementerian Sosial, yang sering kali tidak mencerminkan kondisi terkini populasi Indonesia karena fluktuasi status ekonomi masyarakat.

“Dalam mengkoordinasikan kebijakan subsidi BBM, listrik, dan subsidi lain yang berkaitan dengan komisi energi, Komisi VII harus berkolaborasi erat dengan Kementerian Sosial. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan memperketat kriteria kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi. Aturan baru ini dijadwalkan akan diumumkan pekan depan dan akan mengeliminasi sekitar 7 persen kendaraan mewah dari kelompok penerima subsidi.

Baca  Panji Gumilang Minta Pemeriksaan Diundur Pekan Depan, Polri: Beralasan Sakit

“Data menunjukkan bahwa sebagian besar BBM subsidi selama ini dinikmati oleh 60 persen masyarakat berpenghasilan teratas. Ini tentu sebuah ironi dan harus segera dibenahi,” tutup Roro.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button