Samarinda

Mahasiswa Kaltim Gelar Aksi Pencerdasan Publik Evaluasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur melakukan aksi di depan gerbang Unmul. (editorialkaltim/adryan)

Editorialkaltim.com -Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur menggelar aksi di depan gerbang Unmul, Kamis (22/08/2024). Aksi yang diikuti oleh sebagian besar mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Samarinda berjalan cukup alot sampai sore dini hari.

Koordinator Aksi Lapangan, Muhammad Yuga menjelaskan bahwa aksi yang digelar hari ini merupakan bentuk pencerdasan pada masyarakat. Yuga menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi yang sudah 10 tahun kebelakang berjalan perlu dievaluasi.

“Target kali ini hanya pencerdasan publik untuk menunjukkan dan mengevaluasi 10 kinerja pemerintah rezim Joko Widodo maka kami membahas 9 nawacita yang diingkari oleh Jokowi,” ungkapnya.

Baca  Andi Harun dan Saefuddin Zuhri Resmi Mendaftar Di KPU Sebagai Bakal Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Samarinda 

Yuga menyebut ada 6 tuntutan yang disuarakan pada aksi tersebut. Tuntutan tersebut terdiri dari pengesahan RUU masyarakat adat, Reformasi Agraria Sejati , Isu politik yang ramai saat ini, Teknologi informasi dan komunikasi yang menolak revisi UU penyiaran, RUU Pilkada, dan mengenai Komersialisasi pendidikan.

Isu-isu tersebut merupakan hal yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Lebih lanjut Yuga mengungkapkan bahwa khusus mengenai Komersialisasi pendidikan yang merupakan buntut dari kebijakan pemerintah yang secara sepihak menaikkan jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa, selain itu sistem zonasi yang dinilai menghambat siswa SD, SMP, dan SMA untuk bisa memilih sekolah terbaik. Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya komersialisasi pendidikan didalamnya

Baca  Lomba Napak Tilas Perjuangan 2024 Resmi Dimulai, 28 Sekolah Ikut Ambil Bagian

“Tidak ada pilihan lain bagi siswa saat ini untuk menentukan sekolah negeri karena adanya sistem zonasi. Kalau mereka mau sekolah yang layak mereka harus ke sekolah swasta karena negeri di batasi,” paparnya.

Lebih lanjut, Yuga mengungkapkan bahwa sekaitan dengan Isu RUU Pilkada yang saat ini ramai mendapat respon demostrasi dari berbagai kalangan. Yuga menyampaikan akan melakukan konsolidasi lanjutan untuk aksi yang berikutnya.

Baca  Dewan Minta Pemkot Cegah Kenaikan Harga Bahan Pokok

“RUU Pilkada akan dibahas pada konsolidasi lanjutan paling nggak masyarakat sipil dan media tahu bahwa Indonesia tidak baik-baik saja dan ini juga momentum ke-79 Indonesia merdeka. (Adr/shn)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker