Pansus DPRD Kutim Soroti Pengelolaan APBD dan Kinerja Pemerintah Tahun 2023

editorial 28 Mei, 2024

1 minute read

Ketua Pansus LKPJ, Hepnie Armansyah. (istimewa)

Editorialkaltim.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur mengkritik kinerja pemerintah daerah berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk tahun anggaran 2023, yang disampaikan dalam rapat paripurna ke-23. Ketua Pansus LKPJ, Hepnie Armansyah, menyampaikan 16 rekomendasi berupa kritik dan masukan yang diperlukan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan.

LKPJ yang disampaikan Bupati Kutim pada rapat paripurna DPRD dianggap sebagai dokumen akuntabilitas publik untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik. “Implementasi kebijakan satu data nasional di daerah ini penting untuk menjaga akurasi dan konsistensi data. Beberapa data penting di beberapa OPD masih belum optimal,” ungkap Hepnie.

Baca Pemekaran Wilayah di Kutai Timur Diklaim Sebagai Kunci Pembangunan Masa Depan

Menurut Hepnie, Bappeda sebagai leading sektor dalam perencanaan harus lebih cermat sehingga program-program dapat terlaksana sesuai target dan meminimalkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

Saran tambahan mencakup reformasi birokrasi yang berorientasi pada perubahan dan perbaikan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPK. Kritik ini menyasar sinkronisasi perencanaan pembangunan, transparansi informasi publik, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan anggaran berbasis kinerja.

Baca Ketua DPRD Kutim Joni Serahkan Bantuan Alat Kesenian Kuda Lumping

Hepnie juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan peternakan, memperluas akses program jaminan sosial, dan peningkatan SDM melalui pendidikan. Ia mendorong rancangan belanja APBD yang sejalan dengan struktur pembentuk utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), fokus pada peningkatan ruang fiskal belanja modal, belanja hibah, dan program strategis.

“Tindak lanjut masalah yang ditemukan dalam program multiyear harus dilakukan pendalaman dan pembahasan lebih lanjut dalam komisi-komisi,” pungkas Hepnie, menyarankan efisiensi perjalanan dinas untuk meningkatkan belanja modal. ((shn/adv)

Baca Fraksi AKB Desak Pemkab Kutim untuk Pengelolaan APBD yang Lebih Efisien dan Produktif

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.