Nasional

Sarat Muatan Politis, JK Kritik Bansos Jalan Terus Jelang Pemilu 2024

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (Foto: Dok Pribadi)

Editorialkaltim.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan kritik terhadap cara penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). JK menilai, pembagian bansos secara langsung di tempat umum merupakan tindakan yang melanggar aturan. Menurutnya, bansos harusnya disalurkan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan pendataan yang akurat, bukan secara acak di jalan atau pasar.

“Memberikan Bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar, tapi caranya harus benar jangan dikasih di pinggir jalan, di pasar dan tempat umum,” ucap JK melalui siaran pers pada Rabu (7/2/2024).

Baca  Jokowi Sebut Indonesia Punya Potensi Energi Hijau 3.600 Gigawatt

Lebih lanjut, JK menjelaskan bahwa seharusnya penyaluran bansos dilakukan oleh kepala desa atau camat, agar tepat sasaran. Ia khawatir, metode penyaluran yang dilakukan selama ini dapat berpotensi salah sasaran karena penyalur tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang berhak menerima.

“Kalau yang dilakukan selama ini belum tentu yang menerima itu orang yang butuh,” tambah JK.

Selain itu, JK juga mengkritik timing penyaluran bansos yang dilakukan menjelang Pemilu, menganggapnya memiliki muatan politis. Ia menyayangkan mengapa pembagian bansos dipaksakan sebelum tanggal 14 Februari 2024 dan menyarankan agar dilakukan setelahnya.

Baca  JK Tegas Perubahan Wantimpres ke DPA Harus Lewat Amandemen Konstitusi

“Mengapa tidak di tanggal 20 Februari 2024 saja?” tanya JK, menandai keheranannya terhadap jadwal penyaluran yang ditetapkan.

Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan sosial berupa beras hingga Juni 2024. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Internal mengenai Pangan, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, pada Senin (6/11/2023).

Baca  Jika Revisi PP 96/2021 Beres, Bahlil: Indonesia Bisa Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa perpanjangan penyaluran bansos beras merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras yang belum menunjukkan penurunan, meskipun tidak mengalami kenaikan lagi.

“Akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan,” ujar Zulhas. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button