Nasional

Istana Ramai-ramai Respons usai Jokowi Panen Kritik Sivitas Akademik Kampus

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangannya kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok,
Jakarta, pada Jumat, 2 Februari 2024 (Foto: BPMI Setpres)

Editorialkaltim.com – Menteri Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan tanggapan terhadap kritikan yang dilontarkan oleh kalangan akademisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritikan ini muncul dari beberapa universitas ternama di Indonesia, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Berbicara di Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat (2/2/2024), Airlangga tidak menjelaskan secara detail mengenai identitas tokoh-tokoh yang memanfaatkan kampus sebagai medium untuk menyampaikan kritik.

Baca  Indonesia Darurat Penghulu, Hanya 9.054 Orang dan Setahun ada 1,7 Juta Pernikahan

“Itu kan tokoh yang memakai kampus,” ujar Airlangga seperti dikutip CNN Indonesia.

Airlangga, yang juga merupakan alumni UGM, menyinggung tentang ‘Petisi Bulaksumur’ yang dibacakan oleh civitas akademika UGM, termasuk guru-guru besar.

“Bulaksumur, saya juga dari Bulaksumur,” tuturnya, menunjukkan kedekatannya dengan kampus tersebut.

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turut berkomentar mengenai situasi ini. Bahlil menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpolitik dan berpendapat, serta menyoroti independensi kampus yang diwujudkan dalam tri dharma perguruan tinggi.

Baca  Polri Bongkar Judi Bola Online, Ternyata Dikendalikan dari Filipina: Keuntungannya Capai Rp481 Miliar

Namun, Bahlil juga mempertanyakan esensi demokrasi yang dilanggar yang mendasari peluncuran petisi.

“Dalam perspektif tentang demokrasi, memang demokrasi apa yang sedang kita langgar? Apakah ada pelanggaran demokrasi? Silakan saja ini kan Pemilu, dan menurut saya sampai hari ini tidak ada sebuah pelanggaran aturan yang terjadi,” jelas Bahlil.

Presiden RI Joko Widodo sendiri menanggapi petisi dari para akademisi ini sebagai bagian dari hak demokrasi.

Baca  Gunakan Wujudul Hilal, Muhammadiyah Tetapkan Idul Fitri Pada 10 April 2024

“Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan,” ucap Presiden singkat saat menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada hari yang sama. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker