IKNNasional

Belanja Negara Capai Rp2.240 Triliun sampai Oktober, Lebih Banyak Dikucurkan Buat IKN hingga Bansos

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati (Foto: BPMI Setpres)

Editorialkaltim.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2023 telah mencapai Rp2.240,8 triliun, mencakup 73,2 persen dari pagu yang telah ditetapkan.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta secara daring pada Jumat (24/11/2023).

“APBN telah membelanjakan untuk pemerintah pusat Rp1.572,2 triliun. Ini artinya 70 persen dari total pagu anggaran untuk tahun ini sudah terbelanjakan,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp768,7 triliun atau 76,8 persen dari pagu yang telah dianggarkan.

Baca  Mulai Juli 2024, SIM Baru dan Perpanjangan Wajib Sertakan Bukti Kepesertaan BPJS Aktif

“Belanja yang cukup terlihat adalah dari mulai pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bansos,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja non K/L terealisasi sebesar Rp803,6 triliun, mencapai 64,5 persen dari pagu yang digunakan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program Kartu Prakerja, subsidi pupuk, dan pembayaran pensiun.

Dalam konteks transfer ke daerah, hingga Oktober 2023, telah terealisasi Rp668,5 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.

Baca  Jokowi Teken Pengesahan UU DKJ, Selangkah Lagi Jakarta Lepas Status Ibu Kota

“Kalau kita lihat, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik, dan insentif fiskal mengalami kenaikan penyaluran dibandingkan tahun lalu. Ini hal yang bagus karena DAU berkaitan dengan berbagai syarat salur untuk meyakinkan bahwa transfer dari pusat ke daerah dipakai untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan untuk berbagai pelayanan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dasar, termasuk untuk penggajian bagi pekerja PPPK,” terang Sri Mulyani.

Menkeu menegaskan bahwa belanja negara akan terus diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan berperan sebagai shock absorber menghadapi ketidakpastian. Selain itu, akan terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca  Basuki Hadimuljono hingga Sri Mulyani Dapat Gaji Capai Rp32 Juta di Komite Tapera

Ditambahkan bahwa kinerja APBN hingga Oktober 2023 dinilai resilien dan tetap terjaga dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat Indonesia.

“Akselerasi belanja dan upaya mengantisipasi perlambatan pendapatan akan terus ditingkatkan, menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global,” pungkas Sri Mulyani. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker