Kutim

Anggota DPRD Kutai Timur Hasna Ungkap Perjuangan Hak Perempuan Masih Berat

Rapat Paripurna DPRD Kutim (Istimewa)

Editorialkaltim.com – Dalam wawancara terbaru, Hasna, anggota DPRD Kutai Timur, membeberkan berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan di wilayahnya. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, serta disparitas pendidikan merupakan beberapa di antara isu penting yang menuntut advokasi lebih kuat dan kebijakan yang adil. Memegang amanat sebagai wakil rakyat, Hasna mengakui bahwa menuntut kesetaraan gender dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi adalah tugas berat yang perlu ditangani dengan serius. Sebagai politisi perempuan, ia merasa perlu berperan lebih dari sekadar pendengar di rapat-rapat dewan, terutama saat berbicara tentang aspirasi dan hak-hak perempuan.

Baca  Bupati Ardiansyah Lepas 90 Mahasiswa KKN STIPER Kutim 

Hasna, yang berasal dari Fraksi Golkar, menekankan bahwa kondisi saat ini di Kutai Timur membutuhkan tindakan nyata, tidak hanya dialog. Mengemban amanat dari masyarakat, khususnya perempuan, ia bertekad untuk mengadvokasi dan memperjuangkan persamaan hak dan kesempatan, menjadikan ini sebagai prioritas dalam tugasnya.

Kekerasan dalam rumah tangga dan kesenjangan gender, menurut Hasna, bukan hanya statistik melainkan cerminan dari masalah sosial yang lebih dalam yang harus ditangani tidak hanya di tingkat pemerintah daerah tapi juga melalui kesadaran masyarakat. Kematian ibu dan bayi, sebagai indikator kesehatan primer, juga menjadi perhatian khusus dalam agenda perjuangannya.

Baca  Pemkab Kutim Gagas Pelatihan Ekonomi Kreatif untuk Tingkatkan SDM

Dalam sebuah pernyataan berani, Hasna mengatakan, “Peran kami sebagai politisi perempuan bukan hanya untuk memenuhi kuota atau simbolis, tapi untuk mengadvokasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan. Kami harus tampil maksimal dan proaktif, khususnya dalam penyusunan Raperda, untuk memastikan bahwa keadilan gender bukan sekadar janji politik.”

Tindakan yang dilakukan Hasna mencakup usaha untuk memastikan bahwa setiap pembahasan kebijakan harus mencerminkan kebutuhan nyata perempuan di Kutai Timur. Ia menekankan pentingnya suara perempuan dalam setiap aspek pengambilan keputusan politik, dari penyusunan hingga pembahasan Raperda.

Baca  Pemkab dan DPRD Kutim Sepakati KUA PPAS Perubahan 2023

Dengan dukungan dari rekan dewan lain dan masyarakat, Hasna berharap dapat mencapai kemajuan dalam upaya kesetaraan gender. Penyampaian pendapat dan pemikiran yang aktif merupakan salah satu langkah penting yang diharapkan dapat mempercepat realisasi harapan-harapan tersebut.

Menyimpulkan tantangan dan harapannya, Hasna menuturkan, “Tantangan besar adalah bagaimana membuat kebijakan tidak hanya adil secara teoritis tapi juga efektif di lapangan, menjangkau perempuan yang paling membutuhkan.” (lin/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button