312 Sengketa Pilkada 2024 Serbu MK, Pemilihan Bupati Dominasi
Editorialkaltim.com – Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapkan pada gelombang baru permohonan sengketa hasil Pilkada 2024. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat, terdapat 312 permohonan sengketa yang telah masuk hingga Jumat (20/12/2024) pukul 16.00 WIB.
Menurut peneliti Perludem, Ajid Fuad Muzaki, dalam diskusi daring bertajuk “Potret Awal PHP-Kada 2024” yang dipantau di Samarinda, data ini mencerminkan tingkat ketertarikan dan partisipasi publik yang tinggi dalam proses demokrasi.
“Dari data itu ditemukan bahwa ada 312 permohonan, yang berasal dari pemilu bupati, wali kota, dan gubernur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ajid merinci bahwa dari jumlah tersebut, permohonan terbanyak datang dari sengketa pemilihan bupati dengan total 241 kasus, atau 77,2 persen.
Diikuti oleh sengketa pemilihan wali kota dengan 49 kasus (15,7 persen) dan sengketa pemilihan gubernur sebanyak 22 kasus (7,1 persen).
“Kenyataan ini menunjukkan bahwa PHPKADA menjadi tahapan yang sangat krusial dalam menjaga integritas dan keadilan selama pilkada,” tegas Ajid.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
