Editorialkaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyoroti minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit yang diterima daerahnya, meski Kaltim memiliki jutaan hektar kebun sawit yang aktif berproduksi.
Dalam pertemuan dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim, Edi Mulyadi, di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (24/7/2025), Rudy menyampaikan bahwa dari total 3 juta hektar lahan sawit di Kaltim, sekitar 1,5 juta hektar telah masuk tahap produksi. Namun, DBH yang diterima dari sektor tersebut hanya Rp28 miliar.
“Bayangkan, 1,5 juta hektar sawit sudah produksi, tapi DBH yang kami terima hanya Rp28 miliar. Ini sangat tidak sebanding,” tegas Gubernur yang akrab disapa Harum.
Rudy menilai angka tersebut terlalu kecil untuk mendukung pembangunan daerah seluas Kalimantan Timur, yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur cukup berat. Menurutnya, sektor sawit jelas menyumbang banyak bagi perekonomian nasional, namun belum diikuti oleh pembagian hasil yang adil bagi daerah penghasil.
“Bagaimana kita bisa membangun daerah yang luas dan kompleks seperti Kaltim kalau hasilnya tidak sebanding? Padahal kontribusi kita besar,” ujarnya.
Ia pun menyinggung persoalan serupa di sektor batu bara, di mana Kaltim juga memberikan kontribusi ratusan triliun rupiah ke pusat namun hanya mendapatkan porsi kecil dalam bentuk DBH.
Menurut Rudy, ketimpangan seperti ini akan menyulitkan daerah dalam mengejar pembangunan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan yang masih tertinggal.
“Kami tidak anti terhadap regulasi pusat, tapi seharusnya ada keadilan fiskal bagi daerah penghasil,” pungkasnya.(ndi/adv diskominfokaltim)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
