12 SPPG Beroperasi di PPU, Produk Pangan Lokal Didorong Masuk Rantai Pasok MBG
Editorialkaltim.com – Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jenebora, Kecamatan Penajam, diharapkan tidak hanya memperluas akses makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga mendorong operasional SPPG memberikan dampak ekonomi dengan melibatkan UMKM serta pemasok bahan pangan dari masyarakat setempat.
Harapan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU Hadi Saputro saat mewakili Bupati PPU dalam peresmian SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Jenebora, Kecamatan Penajam, Rabu (14/10/2026).
Hadi mengatakan kebutuhan bahan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal. Komoditas seperti sayuran, daging dan berbagai kebutuhan pangan lainnya berpotensi dipasok dari masyarakat sekitar selama memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ditentukan.
“Kita berharap keberadaan SPPG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Tentunya bahan pangan yang digunakan harus tetap memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan,” ujar Hadi.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok SPPG dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Selain menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, program tersebut berpotensi membuka pasar baru bagi petani, peternak maupun UMKM pangan di Jenebora dan wilayah sekitarnya.
Namun, Hadi menegaskan kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama. Keberadaan SPPG di wilayah 3T harus mampu memastikan makanan yang diterima anak-anak sekolah memiliki kualitas yang baik dan sesuai standar.
“Kita berharap SPPG, khususnya di daerah 3T, mampu memenuhi standar mutu pangan. Mudah-mudahan kehadirannya memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah di Kabupaten PPU,” katanya.
Peresmian SPPG Jenebora merupakan bagian dari perluasan pelayanan gizi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Sebanyak 980 SPPG di 16 provinsi diresmikan secara serentak dengan sasaran wilayah 3T serta daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Peresmian nasional dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar dan diikuti daerah lainnya secara daring.
Pelaksana Tugas Inspektur Utama BGN Gustanty Dian Fitrilia menyampaikan, perkembangan SPPG di PPU menunjukkan perluasan pelayanan yang cukup signifikan. Saat ini terdapat 12 unit yang telah beroperasi di Kabupaten PPU.
“Di Kabupaten PPU, SPPG yang telah beroperasi saat ini berjumlah 12 unit, dan pada kesempatan ini terdapat delapan SPPG yang diresmikan,” ungkap Gustanty.
Pemkab PPU berharap bertambahnya SPPG semakin memperluas jangkauan Program MBG, termasuk bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG dan masyarakat juga diharapkan membuat manfaat program tidak hanya berhenti pada penerima makanan bergizi.
Dengan memanfaatkan potensi pangan setempat, SPPG diharapkan sekaligus menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan pelaku usaha lokal. Skema tersebut dapat membuat program pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tanpa mengesampingkan standar mutu dan keamanan makanan bagi penerima manfaat. (Adv/Rir)
