Editorialkaltim.com – Penurunan tren investasi di Kota Bontang menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi meminta pemerintah segera melakukan inovasi untuk menarik minat investor.
Menurutnya, 10 tahun terakhir stagnan dengan dua perusahaan saja, hanya PT EUP dan PT GPK . Padahal wilayah Bontang Lestari sudah ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) tapi belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Buat apa ada RTRW tetapi implementasinya belum maksimal. Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, hanya dua perusahaan yang masuk. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah,” ucapnya saat di temui awak media di kantor DPRD Bontang, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, ia mengimbau kepada pemerintah supya bisa memberikan kemudahan kepada investor yang hendak berinvestasi.
Politisi Partai PDI-P ini menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan strategis seperti pemberian diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Bontang.
“Kalau perlu, kita beri insentif pajak dan kemudahan perizinan agar investor merasa tertarik dan nyaman berinvestasi di Bontang. Tanpa terobosan, Bontang akan terus tertinggal,” tambahnya.
Dengan kondisi saat ini, langkah konkret dan terobosan nyata dari pemerintah menjadi kebutuhan mendesak agar Bontang tidak kehilangan daya saing di tengah ketatnya persaingan antar daerah dalam menarik investor.
“Jangan buat aturan investasi yang menakutkan investor, belum masuk sudah susah mereka, karena itu juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.(lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
