Editorialkaltim.com – DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltim menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk 2024 dengan total Rp20,67 Triliun. Hal ini menjadi sorotan Anggota DPRD Fraksi Golkar, Nindya Listiyono di pertengahan sidang.
Anggota dewan dapil Samarinda ini menyoroti besarnya APBD ini merupakan kerja nyata antara eksekutif dan legislatif, maka diperlukan pertanggungjawaban yang tetap dalam penggunaan anggarannya.
“APBD yang terbesar dalam sejarah pemprov kaltim ini merupakan hasil kerja kita bersama untuk menciptakan Kaltim yang berdaulat. Maka dari itu dalam penyerapannya diperlukan pertanggungjawaban yang nyata,” jelasnya.
Politisi Golkar ini mengingatkan kepada seluruh Perusahaan Daerah (Perusda) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah harus bisa mengelola anggarannya secara produktif.
“Perusda yang didukung gubernur dan DPR harus bisa maksimal dalam kerjanya, jangan sampai ada yang dipanggil lagi karena tidak berjalan programnya,” ucapnya.
Ditengah interupsinya dirinya juga mengingatkan kepada Gubernur Kaltim untuk mengevaluasi Beasiswa Kaltim Tuntas yang menurutnya masih belum tertib dari segi informasi.
“Beasiswa Kaltim tuntas ini perlu di evaluasi dari segi informasi, kami inginkan seluruh masyarakat mampu mengakses informasi tanpa ada hambatan sedikitpun,” tutupnya. (qon/nfa)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
