Editorialkaltim.com – Sejumlah kegiatan besar yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda hingga saat ini banyak yang belum tuntas. Padahal kegiatannya dianggarkan melalui APBD Perubahan tahun lalu. Diantaranya Revitalisasi Citra Niaga, GOR Segiri, Teras Samarinda tahap satu.
Atas hal ini Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Celni Pita Sari memberi catatan tersendiri, khususnya kepada Pemkot Samarinda. Setelah melakukan tinjauan lapangan di akhir tahun 2023, ia mendapati beberapa kontraktor mengeluh lantaran ada beberapa kali revisi yang dilakukan oleh konsultan. Sehingga harus menunggu sampai revisi itu dituntaskan.
“Karena desainnya diubah lagi, makanya kontraktor harus menunggu konsultan melakukan perubahan desain,” ungkap Celni, Senin (15/1/2024).
Sehingga dia pun meminta kepada Pemkot Samarinda untuk mengevaluasi kembali konsultan perencanaan. Termasuk denda keterlambatan pembangunan harusnya tak hanya dibebankan kepada kontraktor pemenang.
“Karena kalau pembangunannya terlambat yang dirugikan saat ini hanya kontraktor, sedangkan mereka sebenarnya lama karena menunggu desain yang diubah oleh konsultan itu bisa memakan waktu sampai dua bulan,” jelasnya.
Agar kejadian ini tak terulang lagi, Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini meminta kepada Pemkot Samarinda dalam hal ini Dinas PUPR untuk mempertimbangkan kembali dalam memilih konsultan. Sebab keterlambatan pengerjaan sejumlah proyek di akhir tahun lalu, salah satunya juga disebabkan adanya perubahan desain dari pihak konsultan.
“Kedepannya kami (komisi III) mengharapkan pemilihan konsultan bisa lebih baik lagi,” demikian Celni. (*/nfa/adv dprd samarinda)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
