Pj Gubernur Kaltim Minta Pembangunan Daerah Penyangga IKN Harus Berbasis Data 

Pj Gubernur Kaltim Minta Pembangunan Daerah Penyangga IKN Harus Berbasis Data (Istimewa)

Editorialkaltim.com – Akmal Malik, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, memperkenalkan Program Data Desa Presisi (DDP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai inisiatif terbaru dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Melalui program ini, pembangunan diharapkan dapat lebih berorientasi pada data, sejalan dengan visi PPU sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Akmal Malik, kedatangannya ke Kabupaten PPU merupakan bagian dari sosialisasi proyek percontohan kebijakan data desa presisi. “Program ini didesain sebagai respons atas Keppres Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia. Kami ingin memastikan setiap inisiatif pembangunan dan perencanaannya didasarkan pada data yang akurat,” terangnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim, dalam upaya ini, berkolaborasi dengan IPB University untuk memetakan Kabupaten PPU secara detail.

“Dengan bantuan IPB University, kami berusaha memahami lebih lanjut tentang kondisi nyata di PPU, bukan berdasarkan asumsi atau kebijakan masa lalu. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi inefisiensi yang mungkin terjadi akibat ketiadaan data yang tepat,” ujar Akmal Malik.

“Kami melihat pentingnya memiliki blueprint atau rancangan pembangunan yang berbasis data. Tanpa data yang jelas, alokasi sumber daya mungkin tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Akmal Malik juga menjelaskan alasan pemilihan PPU sebagai lokasi pilot project. Kabupaten ini dikenal memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak di Kaltim dan statusnya sebagai Kabupaten Penyangga IKN.

“Saya memiliki hubungan baik dengan Pj Bupati PPU, yang memudahkan koordinasi. Selain itu, dengan banyaknya desa di PPU, ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi kami untuk menguji coba implementasi Program DDP,” kata Akmal.

Tidak hanya di PPU, program ini nantinya juga akan diterapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan di daerah penyangga IKN tepat sasaran.

“Kami memulai dari daerah dengan jumlah desa terbanyak agar memudahkan konsolidasi. Tujuan akhirnya adalah pertumbuhan bersama antara daerah mitra dengan IKN,” tutup Akmal.

Makmur Marbun, Pj Bupati PPU, menyambut positif program ini. “DDP akan sangat membantu pembangunan kami. Program ini akan menyediakan data akurat mengenai berbagai aspek, mulai dari fasilitas kesehatan hingga isu-isu seperti stunting. Data ini akan sangat penting untuk memastikan efektivitas intervensi pembangunan,” pungkasnya. (lin/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Exit mobile version