Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari camat dan kepala desa dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat menegaskan harapannya pada sosialisasi yang dilakukan Selasa (10/10/2023) lalu.
Di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Taufik menyampaikan ketiga aspek tersebut merupakan fondasi bagi penyelenggara negara, untuk menjalankan tugasnya dengan integritas. “Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kata-kata, tapi harus diinternalisasi dan diwujudkan dalam setiap tindakan,” tegasnya.
Dia menekankan, melalui kegiatan sosialisasi ini camat dan kepala desa dapat lebih memahami esensi dari LHKPN dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
“Komunikasi langsung dengan KPK sangat penting. Ini bukan hanya tentang mengisi formulir, tetapi memastikan bahwa laporan tersebut akurat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan.”
Dengan momentum kegiatan sosialisasi LHKPN 2023, Taufik mengharapkan seluruh penyelenggara negara, termasuk camat dan kepala desa, untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk berdialog dengan KPK. Dia berharap capaian kepatuhan penyampaian LHKPN Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 100% di 2023.
“Saya berharap semua penyelenggara negara berkomitmen penuh dalam menyampaikan laporan dengan tepat waktu, akurat, dan lengkap. Ini bukan hanya tanggung jawab individual, tapi juga tanggung jawab kita bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.” (nfa/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
