Editorialkaltim.com – Dalam sebuah pertemuan penting yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, bersama Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dafip Haryanto, menerima tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini menandai akhir dari serangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Kepala Inspektorat Kukar, Heriansyah, mengungkapkan bahwa kunjungan dan silaturahmi ini merupakan bagian dari Exit Meeting BPK RI, yang berlangsung setelah periode pemeriksaan selama 30 hari. Selama masa ini, BPK telah melakukan review mendalam terhadap keuangan pemerintah daerah, dan kegiatan exit meeting ditandai dengan penyerahan draf dokumen hasil pemeriksaan oleh Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Provinsi Kaltim, Nana Suryana, kepada Sekda Kukar, Sunggono.
Nana Suryana menyampaikan bahwa timnya telah mengakhiri tugas pemeriksaannya setelah 60 hari, yang terbagi menjadi dua fase: entry meeting dan edit rinci LKPD. “Kami berharap temuan dari pemeriksaan ini segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Kukar, dengan batas waktu penyelesaian akhir pada 29-30 April 2024,” ujar Nana Suryana pada Jumat (5/4/2024).
Sunggono, Sekda Kukar, menyatakan rasa terima kasihnya atas kerjasama dan dukungan dari BPK RI, yang telah membantu dalam peningkatan kinerja keuangan daerah. “Kami akan segera menindaklanjuti hasil temuan BPK dan mengajak seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk memperbaiki serta menyediakan data yang akurat,” tutur Sunggono.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai kepala dinas dan perwakilan OPD terkait, termasuk Kepala Dinas PU Wiyono, Kepala BPKAD Sukotjo, dan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Dinas Pendidikan. Hadir pula kepala Rumah Sakit Umum AM Parikesit Tenggarong, Martina Yulianti, dan Plt. Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan, Aidil, menunjukkan komitmen kuat dari seluruh sektor pemerintahan daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan publik.
Pemkab Kukar kini berada di persimpangan penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah berdasarkan rekomendasi BPK. Langkah-langkah perbaikan yang diambil akan menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik di masa depan. (roro/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
