Editorialkaltim.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Abdul Khairin, mengungkapkan hasil dari rapat internal Komisi I terkait dengan persiapan rapat kerja mendatang. Agenda utama rapat meliputi persiapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang Perizinan Jasa Usaha Kepariwisataan dan kondisi persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang Pemilihan Walikota (Pilwali) Samarinda.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mengarah pada agenda penting yang harus dijalankan Komisi I di bulan April, termasuk persiapan untuk Pilwali. “Kegiatan-kegiatan apa saja yang harus diagendakan oleh Komisi I, khususnya terkait dengan Pilwali, menjadi fokus utama kami,” ujar Khairin.
Kejadian-kejadian yang terjadi pada saat Pemilu kemarin, seperti Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), menjadi bahan evaluasi penting. Khairin menekankan, “Kami menginginkan semua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sempat terlibat PSU diganti untuk mencegah hal serupa terjadi di Pilwali mendatang.”
Salah satu evaluasi yang diperlukan berkaitan dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jauh dari tempat tinggal pemilih. “Beberapa Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki TPS yang jauh dari tempat tinggalnya, hal ini perlu perbaikan,” tambahnya.
Terkait anggaran pelaksanaan Pilwali, Khairin menjelaskan pencairan sudah mencapai 20 persen, dengan jumlah sekitar 52-56 miliar Rupiah. “Anggaran Pilwali diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kami berharap tidak akan ada keterlambatan dalam pencairan anggaran,” tutupnya. (Adr/lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
