Editorialkaltim.com – Awal 2023 Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengeluarkan edaran untuk pembayaran parkir non tunai di pinggir jalan, namun setelah dievaluasi masih banyak masyarakat yang belum memahami pembayaran sistem elektronik tersebut. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal menilai, penerapan sistem pembayaran retribusi parkir non tunai di Kota Tepian masih belum maksimal.
Politisi Nasdem ini meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mampu mencari lokasi yang strategis dan efisien dalam menggunakan sistem pembayaran parkir tunai maupun non tunai.
“Itulah yang menjadi tugas Dishub Samarinda melihat yang mana saja tempat yang memungkinkan menggunakan non tunai dengan yang tunai,” jelasnya.
Ketua Komisi I ini menegaskan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tentang pungutan jasa parkir tanpa karcis bisa dikategorikan pungutan liar atau pungli.
Joha menilai karcis merupakan jaminan bagi konsumen yang telah percaya menitip kendaraannya kepada pengelola parkir, sehingga jika terjadi kehilangan kendaraan atau barang yang melekat akan jelas kemana mereka akan meminta pertanggungjawaban.
“Karena karcis parkir adalah bukti pembayaran yang sah dan resmi,” ucapnya.
Joha menilai penerapan sistem pembayaran parkir non tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sejauh ini menjadi solusi dalam meminimalisir terjadinya kebocoran retribusi parkir dan penertiban juru parkir (jukir) liar. Hal ini dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tepian kedepannya.
“Harapannya dengan parkir non tunai ini nanti ke depan bisa terus naik lagi untuk PAD-nya kita,” tutupnya.(qon/nfa)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
