Editorialkaltim.com – DPRD Kalimantan Timur telah melaksanakan Rapat Paripurna Ke-38, memfokuskan pada laporan akhir Pansus terkait Ranperda Inisiatif Pemerintah Kaltim tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selain itu, agenda lain melibatkan persetujuan ranperda tersebut menjadi peraturan daerah (Perda) serta pendapat akhir dari Gubernur Kaltim.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat ini dihadiri oleh para wakil ketua, Pj. Gubernur Kaltim, serta Ketua Pansus, Sapto Setyo Pramono. “Pembahasan ranperda ini sangat krusial bagi provinsi kami. Kami telah berkoordinasi dengan berbagai OPD dan kementerian untuk memastikan ketepatannya,” kata Sapto.
Menurutnya, kunjungan-kunjungan konsultatif ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM, serta kunjungan studi ke provinsi lain telah memberikan masukan berharga. “Tujuan kami adalah memastikan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan yang optimal untuk provinsi ini,” tambahnya.
Hasanuddin Mas’ud menegaskan, “Laporan akhir dari pansus ini telah sesuai dengan tata tertib dewan. Ini adalah langkah penting menuju tata kelola pajak yang lebih baik di Kaltim.”
Salah satu agenda penting berikutnya adalah pengajuan Ranperda ini ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. “Kami meminta koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi, terutama jika ada catatan evaluasi dari kedua kementerian,” imbuh Sapto.
Akhir kata, Hasanuddin berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltim terus mensosialisasikan Perda tersebut agar dapat dipedomani bersama oleh masyarakat. “Harus ada sinergi dalam penataan regulasi kedepannya. Jika diperlukan aturan pelaksanaan yang lebih teknis, kami harap Pemerintah Provinsi dapat menindaklanjutinya dengan peraturan gubernur,” tutupnya.(lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
