Editorialkaltim.com – Dalam setiap pembahasan APBD Samarinda, 20 persen diwajibkan untuk kegiatan pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan mutu dan pembelajaran di sekolah.
Hal inilah yang diingatkan kembali oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ahmat Sopian. Belum lama ini ia mengaku bersama anggota lainnya, menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.
Dia mengingatkan banyak persoalan yang perlu menjadi catatan instansi tersebut, untuk memperbaiki mutu pendidikan di Samarinda. Diantaranya adalah menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
“Salah satunya adalah kesejahteraan guru yang perlu menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.
Dirinya melihat Samarinda masih banyak membutuhkan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sebelumnya hal ini sempat menjadi persoalan panjang, lantaran selama ini banyak guru berstatus honorer yang digaji di bawah Upah Minimum Kerja (UMK).
Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka para guru juga harus disejahterakan. Khususnya yang masih berstatus pegawai tidak tetap yang bergaji di bawah UMK.
“Seharusnya bisa dengan menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sama seperti penyediaan buku-buku yang ada di sekolah,” tuturnya.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini menilai, kesejahteraan guru adalah persoalan yang harus menjadi pertimbangan serius bagi Pemkot Samarinda. Sebab peningkatan mutu pendidikan, tergantung pada guru yang mengajar di sekolah.
“Selain persoalan infrastruktur dan sarana prasarana, kesejahteraan guru jauh lebih penting, karena mereka yang berkontribusi langsung dalam memberikan pembelajaran di sekolah,” tutup Sopian. (nfa-1/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
