Editorialkaltim.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani, mengungkapkan dukungannya terhadap peningkatan status pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia berpendapat bahwa langkah ini sangat penting untuk memaksimalkan penindakan dan penertiban di daerah, terutama dalam menghadapi perubahan signifikan seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami mendukung agar personel Satpol PP memiliki status PNS sesuai regulasi yang berlaku. Perlu peningkatan, apalagi kita akan menghadapi IKN,” ungkap Bijak Ilhamdani.
Peningkatan status ini dianggap akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kinerja Satpol PP, mengingat pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Terutama dengan perkembangan ekonomi dan investasi yang pesat, kehadiran IKN menjadi sebuah tantangan yang memerlukan penguatan aparat penegak hukum.
“Dalam menghadapi perkembangan tersebut, kita perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum, termasuk Satpol PP, memiliki motivasi dan dukungan yang memadai,” tambahnya.
Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk di daerah ini, peningkatan keamanan dan ketertiban dianggap sangat penting. Oleh karena itu, konversi status personel Satpol PP menjadi PNS dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum di tingkat daerah.
“Dengan mendukung personel Satpol PP menjadi PNS, kita dapat meningkatkan efektivitas penindakan, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. Dukungan dari anggota DPRD ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya persiapan menghadapi perubahan besar seperti IKN dalam konteks pelayanan publik yang lebih baik (lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
