Editorialkaltim.com – Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengaku kecewa dengan Lurah Bontang Kuala (BK) lantaran dua kali tidak hadir dalam undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pertama RDP bersama Developer dan warga Perumahan Griya Wisata terkait fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fassos) yang digelar Senin (6/11/2023). Kedua RDP terkait sengketa lahan Taman Adipura yang digelar Selasa (7/11/2023).
“Ini kali kedua Lurah BK kami undang tapi tidak hadir. Karena kami tunggu akhirnya rapat jadi molor,” ungkapnya saat memimpin rapat, Selasa (7/11/2023).
Lebih lanjut, ia meminta kepada pemerintah untuk bisa lebih serius dalam menanggapi setiap undangan yang dikirim. Meskipun lurah berada di luar kota bisa mengirimkan perwakilan untuk mencari informasi yang sebenarnya apalagi soal sengketa lahan ini kelurahan wajib hadir karena itu merupakan wilayah mereka
“Ini kami minta pemerintah untuk bisa memberikan teguran kepada OPD yang diundang tapi tidak hadir, karena keseriusan Lurah BK terutama ini tidak ada apalagi asal usul sengketa lahan pasti mereka (kelurahan) lebih paham” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Lurah Bontang Kuala, Suiza Ixan mengatakan pada saat RDP terkait fasum dan fasos Perumahan Griya Wisata pihaknya sudah mengkonfirmasi dengan pihak Sekwan soal ketidakhadirannya.
“Untuk yang Senin (6/11/2023) sudah saya konfirmasi kalau tidak bisa hadir karena berhalangan namun sudah saya diposisikan ke Kasi Pemerintahan tapi ternyata juga berhalangan hadir. Sedangkan untuk di Selasa (7/11/2023) sudah saya diposisikan ke Seklur tapi di perjalanan kehujanan jadi balik lagi karena basah kuyup,” jelasnya. (ali/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
