Editorialkaltim.com – Kontroversi pemakaian logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) oleh salah satu akun media sosial yang dikaitkan dengan bakal capres menimbulkan reaksi dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim. Penggunaan tersebut dianggap melanggar aturan dan etika pemerintahan.
Logo resmi dari Pemerintah Provinsi Kaltim memang telah menjadi identitas daerah. Keberadaannya dalam konteks yang tidak sesuai, terutama di akun media sosial yang memiliki nuansa politik, menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan etika penggunaan simbol pemerintahan.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan, logo tersebut seharusnya hanya digunakan dalam konteks kegiatan resmi Pemprov Kaltim.
“Logo tersebut adalah representasi dari Pemerintah Provinsi Kaltim dan seharusnya tidak digunakan dalam kapasitas yang tidak tepat, apalagi dengan konotasi politis,” ujarnya.
“Kami memandang serius tindakan ini. Logo tersebut bukan hanya sekedar gambar, tetapi juga identitas dan marwah dari pemerintah provinsi. Kami sudah berupaya menghubungi akun tersebut untuk klarifikasi,” tambah Muhammad Faisal.
Diskominfo Kaltim sendiri sudah berinisiatif untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Kaltim, KPU, dan juga Badan Kesbangpol Kaltim untuk menyikapi masalah ini. (nfa)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
