Editorialkaltim.com – Dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, ketersediaan fasilitas pendidikan menjadi topik utama. Rapat ini diadakan di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kota Samarinda, membahas alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ahmat Sopian dari Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti kekurangan fasilitas pendidikan di kota tersebut. Ia mengkritik alokasi anggaran yang masih kurang optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Samarinda. “Jika mandatori adalah 20 persen, seharusnya tidak hanya itu, mengingat masih banyak yang harus dibenahi,” kata Sopian, Selasa (7/5/2024).
Masalah lain yang ditekankan adalah bahwa dari 20 persen anggaran pendidikan tersebut, sebagian besar telah digunakan untuk pembiayaan gaji pegawai, sehingga pembangunan infrastruktur pendidikan seperti bangunan SMP masih kurang, terutama di beberapa kecamatan. “Di kecamatan Ahmad Yani, contohnya, tidak ada sama sekali bangunan SMP,” jelas politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar).
Sopian mengajukan harapan agar Pemerintah Kota Samarinda tidak stagnan dengan penganggaran 20 persen untuk pendidikan, terutama sekarang ketika APBD kota mengalami kenaikan, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan pentingnya meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan agar fasilitas pendidikan dapat ditingkatkan.
“Kami membutuhkan lebih dari 20 persen untuk pendidikan, mengingat banyak anak yang mengalami kesulitan dengan zonasi akibat kekurangan bangunan SMP di wilayahnya,” tegas Sopian. (Lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
